PERDES

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DESA NGUNUT,

\

Menimbang :

bahwa sesuai ketentuan pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang kewajiban Kepala Desa menyusun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran, maka perlu menetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngunut Tahun Anggaran 2018 dalam suatu Peraturan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Kepala Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 11 );

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Perangkat Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 3 );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 4 );

9. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15)

10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 16); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 62 );

11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 No. 18); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 47 )

12. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 19 Tahun 2015 tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Ponorogo (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 19) ;

13. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2015 Nomor 15) ;

14. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 27) ;

15. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 69 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 69 ) ;

16. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 78 ) ;

17. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 85 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 85 ) ;

18. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi dana Desa kepada setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 88 ) ;

19. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 89 Tahun 2017 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 89 ) ;

20. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 90 Tahun 2017 tentang Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2017 Nomor 89 ) ;

21. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian dana Desa setiap desa se-Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2018 ( Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 12 ) ;

22. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 188,45/2760/405,27/2017 tentang Penetapan Besaran Alokasi sementara Dana bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2015 Nomor 2) ;

24. Peraturan Desa Ngunut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Tahun 2015 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2015 Nomor 4) ;

25. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2016 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2016 Nomor 2) ;

26. Peraturan Desa Ngunut Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2022 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2016 Nomor 5) ;

27. Peraturan Desa Ngunut Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2018 Nomor 1) ;

28. Peraturan Desa Ngunut Nomor 2 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2018 Nomor 2) ;

29. Peraturan Desa Ngunut Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018 (Lembaran Desa Ngunut Tahun 2018 Nomor 4) ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGUNUT

dan

KEPALA DESA NGUNUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN DESA NGUNUT TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGUNUT TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa Rp. 1.494.570.721,36

2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 596.782.231

b. Bidang Pembangunan Rp. 754.076.750

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 64.922.300

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 110.467.900

e. Bidang Tak Terduga Rp.

Jumlah Belanja Rp. 1.526.249.181,00

Surplus / (Defisit) Rp. -31.678.459,64

3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Rp. 60.328.922.79

b. Pengeluaran Rp. 16.000.000

Pembiayaan bersih Rp. 44.328.922,79

Sisa lebih Anggaran tahun berkenaan Rp. 12.650.463,15

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

1 Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018.

2 Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa

3 Lampiran III : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ngunut.

Ditetapkan di Ngunut

Pada tanggal 11 Februari 2019

KEPALA DESA NGUNUT


ttd


HARI SUMARSONO, SE.

Diundangkan di Ngunut

Pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DESA NGUNUT


t t d


ALWIN FEBRIANTO

LEMBARAN DESA NGUNUT TAHUN 2019 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. Kepala Desa Ngunut

Pj. Sekretaris Desa


ALWIN FEBRIANTO